Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang
dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk
Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar
Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan
Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat
persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang
memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja,
Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang
yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari
kebataraan menjadi kerajaan.
Kerajaan ini bernama Kerajaan
Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21
Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan
Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa
Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah
mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda ng
Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada jaman Prabu
Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan
Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan
Batari Hyang.
Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di
Sukakerta dengan Ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam
Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan
dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang
masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai
penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M)
Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.
Pada masa
pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak
oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak.
Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah
Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah,
daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur
berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem
Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari
Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.
Periode
selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa
pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun.
Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar
di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, banten, dan VOC yang
berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian
diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I,
sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi
pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah,
kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”.
Pada
masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura
dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha
VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini
dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam
menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura
dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini
cenderung berrdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada
waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila.
Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu
tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi
untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di
Galunggung.
Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti
namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat
(1908-1937) sebagai Bupatinya.
Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi
dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang
dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang
sebagai Penguasa di Galunggung.